Irsyad Rafsadie

catatan · penelitian · terjemahan

Pelintiran Kebencian dalam Kasus Meliana di Tanjung Balai

Meliana divonis 18 bulan penjara atas dakwaan penodaan agama. Sementara itu, para pelaku perusakan vihara dan kelenteng dihukum penjara 1-4 bulan saja. Foto oleh Septianda Perdana untuk Antara.

Blog
Kolom

Versi lain artikel ini diterbitkan di Tirto dan Indonesia at Melbourne.

Akhir Agustus 2018 lalu, Undang-undang Penodaan Agama (No 1/PNPS/1956) yang kontroversial itu kembali memakan korban. Meliana, perempuan Tionghoa Buddha berusia 44 tahun dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, divonis 18 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Medan karena mengeluhkan volume pengeras suara azan di masjid depan rumahnya.

Kasus ini pertama kali menjadi perhatian nasional pada pertengahan-2016, ketika para perusuh menyerang sejumlah vihara di Tanjung Balai, kota kecil di sebelah selatan ibukota provinsi Medan. Peristiwa tersebut dilaporkan sebagai konflik etno-religius yang dipicu ketersinggungan karena pernyataan Meiliana, seorang perempuan Tionghoa yang dianggap menghina simbol agama. Kasus tersebut kemudian bergulir menjadi kasus penodaan agama setelah para tersangka perusakan mendapatkan vonis hukuman.

Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina lalu menurunkan tim peneliti ke Tanjung Balai untuk mewawancarai para tokoh kunci, termasuk masyarakat di lingkungan setempat, polisi, pemuka agama, dan politisi. Berikut ini adalah laporan mengenai rangkaian peristiwa yang terjadi menjelang konflik dan tinjauan mengenai bagaimana perselisihan di tingkat lingkungan bisa meluas menjadi kerusuhan, dan akhirnya menjadi kasus penodaan agama.

Keluhan yang Berbalik Menjadi Petaka

Meiliana tak menyangka keluhan singkatnya itu bisa memicu kerusuhan. Pada Jumat, 22 Juli 2016, pukul 07.00, dia mengeluh kepada pemilik warung, Kasini (biasa dipanggil Uo), tentang volume pengeras suara Masjid Al-Maksum yang lokasinya persis di depan rumah yang sudah ia sewa selama delapan tahun itu.

Meliana menyampaikan kepada Aliansi Sumut Bersatu, organisasi setempat yang mendampinginya, bahwa keluhannya itu sederhana sekali: “Uo,” ujarnya, “dulu kan suara masjid kita tidak begitu besar, sekarang kok agak besar.” Menurut Meiliana, waktu itu Uo juga setuju dengannya.

Di persidangan Meliana, Uo mengatakan bahwa dia akan menyampaikan keluhan Meliana itu kepada ayahnya, Kasidi, pengurus masjid. Beberapa hari kemudian, pada 29 Juli, Kasidi menyampaikan soal keluhan Meliana itu kepada tiga anggota Dewan Kemakmuran Masjid (DKM). Tiga orang itu lalu mendatangi rumah Meliana.

Menurut Aliansi Sumut Bersatu, mereka menuding Meliana telah melarang masjid mengumandangkan suara azan. Situasi mulai terasa tegang, suami Meliana, Lian Tui, mendatangi masjid untuk meminta maaf kepada Kasidi dan pengurus masjid lainnya. Meliana tinggal di dalam rumah, tapi orang-orang mulai berkerumun.

Kabar mengenai insiden ini sampai ke kepala lingkungan. Sekitar pukul 20.30, kepala lingkungan menghubungi anggota polisi di lingkungan setempat (Bhabinkamtibmas) serta mengajak Meliana dan pengurus masjid ke kantor kelurahan Tanjung Balai Kota I untuk meminta keterangan dan mendamaikan mereka.

Bagaimana Massa Muncul dan Bergerak?

Kesepakatan belum tercapai, pada pukul 21.15, massa telah berkumpul di luar kantor lurah. Salah seorang dari mereka menerobos kantor lurah untuk menyerang Meiliana namun berhasil dihadang pihak kelurahan. Karena tidak aman, lurah dan polisi memindahkan Meiliana dan suaminya ke kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Tanjung Balai Selatan.

Salah seorang perusuh yang kami wawancara mengatakan bahwa saat itu pesan yang beredar adalah ada orang Cina yang mengamuk di kantor kelurahan dan dia juga melarang azan. Rumor dan spekulasi terus menyebar. Seorang warga yang berada di luar kantor kelurahan mengatakan kepadanya bahwa “ada Cina datang bercelana pendek ke musala Jalan Karya, pas azan berkumandang dia marah-marah menyuruh kecilkan suara, katanya terganggu dia istirahat, ini bukan sekali, sudah sering.”

Meiliana dan suami saat itu sudah berada di ruang Kepala Unit Reserse dan Kriminal (Kanit Reskrim) Polsek Tanjung Balai. Di sana telah hadir juga Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kanit Reskrim, Ketua Front Pembela Islam (FPI), dua pengurus Masjid Al-Maksum, dan camat Tanjung Balai Selatan.

Massa juga berkerumun di sekitar Polsek. Beberapa di antara mereka memaksa masuk namun dihalang-halangi petugas kepolisian. Rud, salah satu dari mereka berkata, “ini tidak bisa dibiarkan. Masak pula azan berkumandang dilarang? Kan, nggak cocok.”

Setelah dihadang di Polsek, Rud dan kawan-kawannya mengambil megafon dan berkumpul di bundaran PLN tempat mereka biasa berdemo dan berorasi.

Rud menghidupkan sirine megafon sehingga mengundang keramaian. Rud lalu berorasi, “Hari ini kita jangan dipijak kaum Cina, dengan adanya pelarangan azan yang berkumandang di masjid.” Mereka juga menggalang teman-temannya yang lain lewat telpon, dan menghubungi pengurus organisasi Al-Washliyah, yang dikenal banyak anggotanya.

Sekitar pukul 22:00, massa mengarah ke rumah Meiliana, beberapa polisi sudah bersiaga di sana. Salah seorang dari massa melempar molotov dan membakar bagian depan rumah tersebut. Penduduk setempat melarang mereka dan segera memadamkan api karena tetangga Meiliana berjualan gas. Massa yang tak puas merusak pagar dan melempari rumah Meiliana dengan batu.

Rud dan temannya, Al, menggiring massa ke arah Kelenteng Huat Cu Keng di Jalan Juanda yang berjarak sekitar 500 meter dari sana. Di perjalanan ke sana, mereka sempat merusak beberapa rumah warga Tionghoa. Mereka tiba di sana sekitar pukul 23.00 dan langsung merusak pagar kelenteng dan melempari kelenteng dengan batu. Sejumlah anggota polisi tiba di kelenteng dan sempat menahan massa melakukan perusakan lebih jauh.

Tapi Al terus mengobarkan amarah massa, dengan terus menyebut soal perempuan Cina yang melarang azan, dan menuntut pihak vihara bertanggungjawab atas perbuatan jemaatnya itu. Mereka juga menuntut polisi untuk menindak perempuan itu karena telah melakukan penistaan agama.

Wakapolres Tanjung Balai mendatangi massa dan menyampaikan kepada mereka bahwa Meliana sudah dibawa ke Polres Tanjung Balai untuk dimintai keterangan, dan jika dia terbukti melakukan penistaan, dia akan menindaknya. Dia meminta massa tenang dan membubarkan diri.

Tapi tak semua dari mereka pulang. Mer, salah seorang dari mereka, mengarahkan massa untuk menuju Vihara Tri Ratna, yang berjarak sekitar 1 kilometer dari sana. Massa datang dalam dua gelombang, pertama pada pukul 23.10, dan berikutnya pada pukul 01.00, dan merusak serta membakar vihara. Massa juga menyebar dan merusak sejumlah tempat ibadah di tengah kota.

Polisi berkumpul bersama pejabat pemerintah daerah, serta wakil MUI dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Mereka berkeliling kota menggunakan mobil patroli polisi, mengimbau massa agar pulang ke rumah masing-masing. Pasukan Brimob tiba pada pukul 02.30, dan situasi mulai terkendali pada pukul 04.30.

Akibat kejadian ini sejumlah tempat ibadah, balai pengobatan, dan yayasan sosial di Kecamatan Tanjung Balai Selatan rusak. Rerata kerugian di setiap lokasi mencapai ratusan juta rupiah. Jika polisi sigap dan bertindak, kerusakan mestinya bisa dihindari. Buktinya, massa tidak berhasil merusak Vihara Bhakti Maitreya dan Ariya Satyani karena lokasinya berdekatan dengan Pangkalan TNI AL dan kantor Satuan Kepolisian Perairan Tanjung Balai, dan petugas yang berjaga di sana dapat menghalangi para perusuh.

Tindakan Pemolisian

Pada saat kejadian, personil polisi yang bersiaga di Polres Tanjung Balai sangat minim. Kapolres sedang mengikuti acara dinas di Parapat (yang jaraknya 150 KM lebih). Sementara itu, personil Brimob Tanjung Balai sedang dikirim ke daerah Kabanjahe (yang jaraknya 200 km lebih) untuk mengamankan rusuh sengketa lahan pada siang harinya (29/07), bersama Brimob terdekat dari Tebing Tinggi.

Yang memimpin pada saat kejadian adalah Wakapolres. Perhatiannya terpecah antara menengahi para pihak yang sedang berseteru dan memimpin personil. Ketika perundingan berlangsung di kantor lurah dan di Polsek, mobilisasi dan perusakan sudah mulai berlangsung. Polisi gagal mengantisipasi dan mencegah mobilisasi, terutama yang berlangsung terang-terangan di bundaran PLN.

Entah karena salah perhitungan atau karena gamang, tidak ada tindakan pencegahan apa pun terhadap mereka yang berorasi dan menggalang massa di Bundaran PLN. Mereka adalah “wirausahawan konflik” yang dikenal sebagai aktivis dan punya jaringan ke politikus lokal. Mereka berpengalaman memobilisasi massa untuk berunjuk rasa terkait berbagai isu.

Tapi ada satu tindakan penting yang dilakukan Kanit Reskrim Polsek pada malam kejadian. Dia mengikuti para perusak dan diam-diam menciduk 9 orang dari mereka. Inilah yang memungkinkan proses penyidikan dan penangkapan 20 tersangka berikutnya bisa dilakukan dengan cepat. Jika tidak demikian, penyelidikan bisa memakan waktu berbulan-bulan dan bahkan semua perusuh itu bisa lolos dari hukuman.

Selang sehari peristiwa kekerasan terjadi, pemulihan situasi keamanan dilakukan oleh sejumlah pihak dengan menggelar deklarasi damai dan pertemuan tokoh masyarakat. Kapolri, Tito Karnavian menemui sejumlah tokoh di Medan dan memerintahkan Kapolda Sumut untuk langsung memimpin penyelidikan dan pemulihan keamanan.

Kapolda Sumatera Utara bahkan membentuk unit cybercrime untuk melacak penyebaran ujaran kebencian di media sosial. Personil Polda Sumut juga bergiliran berkantor di Polres Tanjung Balai. Semua barang bukti, foto dan rekaman CCTV dikumpulkan dan dikembangkan berdasarkan informasi dari para anggota polisi dan 9 tersangka yang diciduk sebelumnya.

Seorang narasumber di Polres Tanjung Balai menuturkan bahwa buktinya banyak sekali dan kalau mereka mau “ada ratusan tersangka yang bisa ditangkap.” Tapi mereka memutuskan untuk fokus pada 22 orang pelaku saja. Tak ada pertimbangan khusus dalam memilih 22 di antara ratusan itu, hanya yang mudah diidentifikasi saja.

Pengadilan Negeri Kota Tanjung Balai pada 31 Januari 2017 menghukum ringan delapan terdakwa perusakan Vihara, pencurian dan provokator dengan hukuman yang bervariasi, antara 1 hingga 4 bulan penjara.

Dengan putusan tersebut, banyak tokoh masyarakat dan tokoh agama yang berharap kasus ini disudahi dan tidak diperpanjang lagi. Tetapi beberapa pihak, terutama Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Independen Bersatu (AMMIB), lembaga yang dibentuk untuk membantu para tersangka perusakan, gencar menuntut agar Meiliana juga dipidanakan dengan tuduhan penistaan agama.

Tekanan Massa Berujung Pemidanaan Meiliana

Kasus Meliana cukup menarik karena sebenarnya tak ada masyarakat yang mau menjadi pelapor atas keluhannya yang dianggap menistakan agama itu. Polisi meminta Kun, anggota Bhabinkamtibmas setempat untuk membuat laporan penodaan agama oleh Meiliana. Ketika kami temui, Kun tampak sangat tertekan dan tidak memberikan banyak keterangan.

MUI Kota Tanjung Balai juga menolak mengeluarkan fatwa mengenai Meiliana. Tapi lembaga-lembaga seperti Forum Umat Islam (FUI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), al-Wasliyah, dan AMMIB terus mendesak. AMMIB bahkan sampai menggelar aksi dan menyegel kantor MUI Tanjung Balai pada Desember 2016. Akhirnya, pada Januari 2017, MUI Sumut mengeluarkan fatwa nomor 001/KF/MUI-SU/I/2017 bahwa yang dilakukan Meiliana adalah penistaan terhadap agama Islam. Meiliana dianggap memaknai masjid sebagai tempat bikin ribut.

Salah seorang pengurus MUI Sumatra Utara menjelaskan alasan dikeluarkannya fatwa tersebut: “Empat belas orang mujahid sudah diproses hukum dan kami ikhlas, tapi kenapa biang persoalan (Meiliana) tidak dihukum?”

Hiruk-pikuk ini berlangsung bersamaan dengan serangkaian aksi protes terhadap mantan Gubernur Jakarta, Basuki “ahok” Tjahaja Purnama di Jakarta. Malah, pada 28 Desember 2016, Ketua FPI, Rizieq Shihab sempat datang ke Medan untuk menghadiri acara yang diselenggarakan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI) dan Gerakan Anti Penista Agama Islam (GAPAI) Sumatra Utara.

Kemungkinan besar faktor-faktor di atas itulah yang mendorong polisi untuk meneruskan kasus Meiliana. Polisi sebetulnya mengaku agak kesulitan dalam membangun kasusnya karena keterangan tiga saksi kunci, yaitu Lob, Dai dan Rif masih berbeda-beda.

Pada Maret 2017, Polda Sumatera Utara akhirnya menyatakan Meiliana sebagai tersangka. Dia dituduh melanggar pasal 156 dan 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penodaan agama.

Kesimpulan 

Kami menemukan beberapa hal penting yang luput dari sebagian besar laporan tentang kasus ini. Meski kekerasan mungkin tidak direncanakan jauh-jauh hari, tapi jelas itu tidak terjadi secara spontan. Ada pihak dengan jaringan dan kemampuan untuk memobilisasi massa, yang membuat keluhan wajar antar-tetangga itu bisa mengobarkan kemarahan hampir seisi kota.

Mereka bisa efektif karena tersendatnya komunikasi antar kelompok etnis dan agama, konflik-konflik sebelumnya yang belum terselesaikan, kecemasan ekonomi, dan kekecewaan politik. Kisruh politik di Jakarta juga turut berperan membuat konflik di kota ini berlarut, dan juga sebaliknya, ketegangan di kota ini digunakan untuk meningkatkan tekanan di Jakarta.

Konflik bereskalasi dengan sangat cepat dalam hitungan jam pada 29-30 Juli 2016. Selain menimbulkan dampak kerusakan bangunan, konflik ini juga memunculkan para pihak baru, seperti AMMIB, yang bertujuan membebaskan para tersangka perusakan dan menuntut agar Meiliana dipenjara.

Sebagian besar liputan media massa yang kami himpun menggambarkan Meiliana sebagai pemicu kerusuhan karena keluhannya. Media mesti lebih jeli dalam melaporkan peristiwa semacam ini, dan mesti menunjukkan peran semua aktor yang mengobarkan kebencian dan menggerakkan aksi kekerasan.

Kasus ini juga menunjukkan bahwa Undang-undang Penodaan Agama justru menjadi alat berkonflik. Ia sama sekali tidak mencegah konflik sebagaimana anggapan pemerintah dan tokoh agama. Jika UU ini terlalu sulit untuk dibatalkan, sebagaimana kegagalan beberapa upaya sebelumnya, maka pemerintah harus punya mekanisme agar UU ini tidak terus menerus disalahgunakan untuk menyasar kelompok minoritas.

Catatan ini juga berlaku untuk kepolisian. Polisi di Tanjung Balai sebenarnya punya sumberdaya yang cukup untuk mengantisipasi kekerasan. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh melakukan upaya pencegahan. Malah, polisi turut menjadi bagian dari masalah. Daripada berhadapan dengan para pihak yang menuntut penindakan kasus penodaan agama, polisi malah meminta Bhabinkamtibmas, anggotanya di tingkat paling bawah untuk membuat laporan penodaan agama.

Terakhir, pemerintah perlu mendorong perjumpaan dan komunikasi secara berkala antara berbagai kelompok etnis dan agama. Ini perlu waktu yang panjang, tapi sangat penting agar masyarakat dapat mengelola ketegangan dan perselisihan – seperti keluhan sederhana soal pengeras suara – tanpa menjadi kekerasan.

 

Artikel ini diringkas dari laporan tim peneliti PUSAD Paramadina: Siswo Mulyartono, Irsyad Rafsadie, dan Ali Nur Sahid. Versi panjang laporan ini diterbitkan di Tirto pada 24 Agustus 2018 dengan judul “Rekayasa Kebencian dalam Kasus Meiliana di Tanjung Balai”. Versi Inggris artikel ini juga diterbitkan di Indonesia at Melbourne pada 4 September 2018 dengan judul “How did a complaint about a mosque loudspeaker end up in a blasphemy conviction?” 

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.